TNI AL, Tarakan, 2 Juli 2026 – Komandan Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII Tarakan, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Aset TNI Komisi I DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 1, Jakarta, Kamis (2/7).
Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut mengangkat tema "Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan: Transformasi Tata Kelola Aset TNI guna Mengatasi Entrapment, Resolusi Konflik, dan Optimalisasi Nilai Ekonomi Pertahanan."
Dalam forum tersebut, Panja Aset TNI Komisi I DPR RI membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan aset pertahanan, meliputi legitimasi lahan, revitalisasi pangkalan, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi nilai ekonomi aset pertahanan guna mendukung kesiapan operasional TNI.
Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Aset TNI Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, serta dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., Komandan Lanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., beserta jajaran, serta anggota Panja Aset TNI Komisi I DPR RI.
Secara khusus, pembahasan mengenai Kodaeral XIII Tarakan difokuskan pada penguatan tata kelola aset pertahanan matra laut, legalitas lahan dan kawasan pesisir, pengamanan aset pangkalan, serta penataan dan revitalisasi fasilitas pangkalan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi TNI Angkatan Laut di wilayah strategis Kalimantan Utara, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, Laut Sulawesi, Selat Makassar, serta kawasan perbatasan laut Indonesia.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPR RI dan TNI untuk mewujudkan kepastian hukum, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan aset pertahanan, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pertahanan negara serta pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dispen Kodaeral XIII, Koarmada RI.
